HUMANISASI PENDIDIKAN DITINJAU DARI PARADIGMA PENDIDIKAN DEMOKRATIS


Memasuki abad millennium, isu tentang perbaikan pendidikan di Indonesia kembali mencuat ke permukaan setelah rentetan kegelisahan masyarakat yang banyak timbul akhir-akhir ini akan pendidikan kita yang mulai menuju titik nadir. Tidak hanya dalam jalur pendidikan umum, tapi semua jalur dan jenjang pendidikan, bahkan upaya advokasi untuk jalur pendidikan yang dikelola oleh beberapa departemen teknis, dengan tuntutan social equity yang sangat kuat yang tidak hanya disuarakan oleh Departemen terkait sebagai otoritas tertinggi di Negeri ini yang mempunyai wewenang dan kapasitas lebih untuk mengambil kebijakan dalam pembangunan sector pembinaan sumber daya manusia. Karena semua jenis, jelur dan jenjang pendidikan merupakan unsure yang memberikan kontribusi terhadap rata-rata hasil pendidikan dari sebuah jalur pendidikan akan mempenegaruhi indeks keberhasilan pendidikan secara keseluruhan.

Kegelisahan masyarakat indonesia yang rindu akan mansinya pendidikan seperti di masa 50an hingga 60-an bukan tidak mempunyai alasan. Memasuki dekade terakhir abad 20, fakta sudah sangat jelas terpampang bagi kita yang peduli akan nasib pendidikan di negeri ini. Dalam skala internasional, menurut Laporan Bank Dunia tahun 1992, studi IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement) di Asia timur menunjukkan bahwa keterampilan siswa kelas IV SD berada pada peringkat terendah seperti tersaji dalam diagram berikut ini.

 

 

Di penghujung abad dimana Einstein hidup, hasil studi The Third International Mathematicc and Science Study-Repeat-TIMSS-R, tahun 1999 meperlihatkan bahwa di antara 38 negara peserta, prestasi siswa SLTP kelas 2 Indonesia berada pada urutan ke 32 untuk IPa dan ke-34 untuk Matematika. Di awal abad millennium, UNESCO mengeluarkan Indeks Pengembangan Manusia (Human Development Index), yaitu komposisi dari peringkat pencapaian pendidikan, kesehatan dan penghasilan per kepala menunjukkan bahwa indeks pengembangan manusia Indonesia semakin menurun.  Diantara 174 negara di dunia, Indonesia menempati urutan ke 102 pada tahun 1996, ke-99 tahun 1997, ke 105 tahun 1998, dan ke 109 tahun 1999, lalu 112 pada tahun 2000.
inilah kutipan yang dimuat dalam website-nya Balitbang Depdiknas tahun 2003.

Dengan demikian, reformasi pendidikan yang sudah bergulir layaknya bola salju.. Gagasan ini semakin mendapat momentumnya ketika peta perpolitikan Indonesia mengalami translasi dari era orde baru yang memiliki perspektif sejarah politik kolosal. Hal lain yang membuat reformasi pendidikan bergulir semakin besar adalah lahirnya UU No.22 tahun 1999, serta UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).

UU no 22 tahun 1999 memberikan otonomi kepada pemerintah daerah dan menempatkan sector pendidikan sebagai salah satu yang diotonomisasikan. Pendidikan memasuki era baru dengan sangat demokratis, karena undang-undang tersebut disambut oleh daerah dengan memberi peluang pada sekolah untuk mengembangkan horizontal link­-nya dengan stakeholder dan seluruh jajaran sekolah, dalam proses pengembangan kurikulum maupun penetapan berbagai kebijakan mendasar dari sekolah, tidak terkecuali sekolah negeri.

Hal ini mungkin tidak semudah membalikkan telapak tangan karena adanya permasalahan mendasar yang pasti dihadapi dalam implementasi undang-undang ini. Adahnya transisi yang pasti terjadi dimana otoritas pengembangan pendidikan yang mulanya dikontrol oleh pemerintah pusat kini terdeglagasikan pada pemerintah daerah.

Namun perubahan radikal ini mendapat sokongan dari UU No. 20 tahun 2003 yang menegaskan dalam pasal 4 ayat 1 bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai cultural, dan kemajemukan bangsa. Benang merah yang dapat kita tarik dari ayat ini adalah penegasan bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis, artinya, bahwa keterlibatan masyarakat dan otoritas pengelola serta institusi-institusi pendukungnya akan lebih besar daripada pemerintah pusat.

Kedua undang-undang tersebut seakan memberikan jalan keluar atas kemerosotan pendidikan kita menuju sebuah koridor dimana pendidikan menjadi urusan publik dan masyarakat secara umum dengan mengurangi otoritas pemerintah pusat baik dalam kebijakan kurikulum, manajemen maupun berbagai kebijakan pengembangan institusi pendidikan itu sendiri.

Sekolah sebagai salah satu institusi pendidikan yang memegang peranan sangat besar dalam hal penentuan kualitas pendidikan berada dalam wacana demokratis. Isu sekolah demokratis memang masih sangat jarang di telinga kita, namun sebenarnya sudah berlangsung sudah sangat lama bahkan mungkin sejak zaman orde baru walau belum spesifik. Mekanisme dalam berpolitik tidak sepenuhnya sesuai dengan mekanisme dalam kepemimpinan lembaga pendidikan, namun secara substantive,iya. Sekolah demokratis membawa semangat demokrasi tersebut dalam perencanaan, pengelolaan dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan di sekolah.

Sekolah demokratis ini akan terwujud apabila semua informasi penting dapat dijangkau semua stakeholder sekolah, sehingga semua unsure tersebut memahami arah pengembangan sekolah, berbagai problem yang dihadapinya, serta langkah-langkah yang sedang akan ditempuh. Dengan demikian, mereka akan bisa menganalisis relevansi kebijakan-kebijakan tersebut, memahami, mengkritisi dan memberikan masukan, serta menentukan kontribusi serta partisipasi yang akan diberikannya untuk kesuksesan pelaksanaan program-program sekolah tersebut.

Sekolah demokratis juga harus diimbangi oleh perhatian yang kuat terhadap hak-hak asasi manusia. Hal ini lah yang menjadi jembatan menuju sebuah gagasan tentang humanisasi pendidikan. Dari persoalan kesejahteraan guru hingga area yang sangat sensitive serta selalu menjadi persoalan universal, yaitu hak-hak minoritas dalam komunitas masalah yang harus diperhatikan sama. Tidak boleh ada diskriminasi atas dasar perbedaan ras, agama, atau warna kulit.

Demikian pula dengan pola pembinaan siswa, bahwa pendidikan itu untuk semuanya. Guru harus mampu memberikan perhatian yang sama pada semua siswa, tanpa memberkana antara yang sudah pintar dengan yang belum pintar, tidak membedakan antara yang sudah rajin dan yang belum rajin, semuanya memperoleh perlakuan, walaupun mungkin bentuknya berbeda. Mereka yang belum pintar diberi waktu untuk memperbaiki dan meningkatkan kemampuannya, dengan bimbingan guru yang bersangkutan. Pola pola pengalaman praktik demokrasi bagi anak-anak, tanpa membedakan antara mayoritas dan minoritas dalam sekolahnya.

Model pembelajaran humanis terwadahi hanya dalam model sekolah demokratis, yakni pendidikan dengan konsep dan aktualisasi bahwa sekolah itu untuk siswa atau anak-anak belajar, buka untuk guru mempertontonkan kepintarannya dihadapan siswa yang dibiarkannya menjadi penonton.

 

 

 

Sumber : paradigm pendidikan demokratis (Dr.Dede Rosyada,MA.)

About rahmatnawisiregar

tidak ada sesuatu yang spesial dalam diri ini. masih begitu banyak hal yang perlu saya pelajari. menempatkan diri dalam kondisi kritis, keluar dari zona kenyamanan yang ada, dan yakin bahwa semesta akan mendukung
This entry was posted in pendidikan. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s