RINTISAN SEKOLAH BERSTANDARD INTERNASIONAL, KEMANAKAH MUARAMU?


 

 

 

RImageINTIS

 

AN SEKOLAH BERSTANDARD INTERNASIONAL,

KEMANAKAH MUARAMU?

 

  1. I.       TINJAUAN TEORITIS

            Tulisan ini secara sadar dimuat oleh saya dengan tujuan untuk meninjau kembali apa dan seperti apa kah RSBI itu, dan sejauh mana konsep sekolah ini bisa mengatasi problematika pendidikan anak bangsa yang makin hari makin carut marut.

            Langkah pertama adalah, saya tidak mau menanamkan sugesti negative pada saya sendiri dan juga pada pembaca karena begitu banyaknya artikel atau tulisan yang terkait menyudutkan konsep sekolah ini. Sebagai orang berpendidikan, harusnya kita menelaah kembali, di sisi mana yang harus dibenahi, bukan malah menyalahkan departemen yang berkaitan.

            Dasar hukum penyelenggaraan RSBI ini adalah UU No 20 Tahun 2003  (Sistem Pendidikan Nasional) pasal 50 ayat 3, yakni :”Pemerintah dan/atau Pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional”.

            Selain itu, masih ada beberapa dasar yuridis yang melatar belakangi RSBI :

  • UU No 32/2004 (Pemerintah Daerah)
  • PP No 19/2005 (Standar Nasional Pendidikan)
  • PP No 38/2007 (Pembaagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah daerah/provinsi, dan Pemerintah kabupaten/kota.
  • PP No 48/2008 (Pendanaan Pendidikan)
  • PP No 17/2010 (Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan)
  • Permendiknas No 23/2009 (Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan)
  • Permendiknas No 78/2009 (Penyelenggaraan SBI pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah).

 

Dari beberapa dasar hukum diatas, mungkin muncul beberapa domain pertanyaan, termasuk salah satunya adalah seperti apakah Pendidikan Bertaraf Internasional itu? Pendidikan bertaraf internasional adalah pendidikan yang diselenggarakan setelah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan standar pendidikan Negara maju. yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan daya saing baik di tingkat regional maupun internasional.

 

            Perjalanan menuju SBI bukanlah semudah bibir mengucapkan kata SBI itu sendiri, tapi merupakan sebuah pekerjaan yang ekstra berat. Jenjang menuju SBI adalah sebagai berikut :

  1. Sekolah Reguler (Sekolah Standar Nasional ) ;
  • Memiliki rata-rata UN 6,5
  • Tidak double shift
  • Berakreditasi B dari BAN Sekolah/Madrasah
  1. RSBI ( Rintisan SBI)
  • Sudah Sekolah Standar Nasional
  • Berakreditasi A dari BAN Sekolah/Madrasah
  • Pembelajaran Matematika, IPA, dan Kejuruan (SMK) dilakukan dalam bahasa Indonesia dan/atau Bahasa Internasional (Bilingual)
  • Nilai rata-rata UN 7,0
  1. SBI
  • SNP dan diperkaya Standar Kualitas Pendidikan Negara Maju
  • Berakreditasi A dari BAN Sekolah/Madrasah
  • Pembelajaran Matematika, IPA, dan kejuruan (SMK) dilakukan dalam bahasa Indonesia atau bahasa Internasional (Bilingual)\
  • Nilai rata-rata UN 8,0
  • Selain itu, tabel di bawah ini memberikan deskripsi yang lebih jelas tentang kriteria sekolah berstandar internasional

 

Parameter

Persyaratan

SNP

Harus sudah terpenuhi

Guru

Min S2/S3 : 10 % (SD), 20 % (SMP), 30%(SMA/SMK)

Kepala Sekolah

Min S2 dan mampu berbahasa Inggris secara aktif

Akreditasi

A (95)

Sarana Prasarana

Berbasis TIK

Kurikulum

KTSP diperkaya dengan kurikulum dari Negara maju, penerapan SKS pada SMA/SMK

Pembelajaran

Berbasis TIK, dan bilingual (mulai kelas 4 SD),sisters school dengan sekolah dari Negara maju

Manajemen

Berbasis TIK ; ISO 9001 dan ISO 14000

Evaluasi

Menerapkan model UN diperkaya dengan system ujian internasional (Negara maju dan atau Negara lain yang memiliki keunggulan tertentu)

Lulusan

Memiliki daya saing internasional dalam menlanjutkan pendidikan dan bekerja (SMK)

Kultur Sekolah

Terjaminnya Pendidikan karakter, bebas bullying, Demokratis, Parsipatif.

Pembiayaan

APBN, APBD dan boleh memungut biaya dari masyarakat atas dasar RAPBS yang akuntabel ; min 20 % peserta didik tidak mampu mendapatkan subsidi pendidikan.

 

 

 

 

 

 

 

  1. II.    PERMASALAHAN

 

Saya sendiri sebenarnya masih sedikit bingung tentang konsep ‘international’ yang selalu

digadang-gadangkan oleh mereka penyelenggara program ini. Kalau lah memang sekolah internasional itu mempunyai syarat harus memakai bahasa inggris, sekarang coba pembaca bayangkan bagaimana konsep sebuah rumah sakit intrenasional atau bandara internasional, atau apalah itu yang mempunyai embel embel internasional. Bayangkan ketika ada seorang yang baru saja ditabrak mobil, kepalanya bocor, kakinya patah, lalu hanya karena dia gak mampu berbahasa inggris, diapun akhirnya mati. Bingung kan? Saya juga bingung dengan konsep ‘international’ ini.

            Oke, tadi saya juga sudah tuliskan diatas bahwa konsep RSBI ini, tidak hanya di bidang bahasa tapi ada juga sorotan dari berbagai sisi. Selain dari pemerintah, pelaksanaan RSBI sebagai jembatan menuju SBI mendapatkan sorotan tajam dari berbagai pihak. Walaupun sebenarnya saya kurang kompeten untuk merumuskan berbagai permasalahannya, tapi gak ada salahnyakankalau saya mencoba menuliskan apa yang ada di otak saya?

            Permasalahan pertama adalah kenyataan yang begitu ambigu saya dapatkan di lapangan. Semakin menjamurnya sekolah model baru ini, maka semakin banyak lah sekolah yang mengaku ngaku sekolah RSBI. Lalu pertanyaannya, sebegitu mudahnya kah sekolah biasa tiba-tiba disulap dan mempunyai titel RSBI?

            Permasalahan kedua, yang ini lebih ambigu. Sebutlah sekolah X yang merupakan RSBI dan merupakan salah satu kota elit di kota A. Di sekolah X ini, juga terdapat KELAS INTERNASIONAL yang siswanya adalah siswa Indonesia sendiri. Bukankah kelas internasional itu adalah kelas yang dibentuk berdasarkan peraturan perundangan indonesia, untuk keperluan pendidikan dan pengajaran terutama bagi anak-anak warga Negara asing. Lalu buat apa kelas Internasional itu? Kenyataan yang paling aneh adalah sekolah X itu membuka kelas internasional lalu dengan bangganya mengatakan bahwa we are international school . Apakah dengan adanya kelas internasional, barulah sekolah itu bisa dikategorikan sebagai RSBI? Kalau pembaca meninjau kembali Kriteria SBI diatas, tidak ada disebutkan hal tersebut. Sungguh aneh bukan?

            Permasalah ketiga, saya bisa menyimpulkan bahwa permasalahan pertama dan kedua di atas tidak lain adalah merupakan salah satu usaha dari pihak sekolah dalam rangka komersialisasi dan privatisasi sekolah. Konsep RSBI yang telah dirumuskan sangat bagus dan merupakan sebuah gebrakan di dunia pendidikan kita, namun kenyataannya adalah RSBI telah menjadi sebuah ladang bisnis yang sangat menggiurkan.

            Permasalahan keempat, ada beberapa sekolah yang didirikan oleh yayasan asing dan menggunakan bahasa inggris dalam kehidupan sehari-hari di sekolahnya, berkiblat pada Cambridge International Curriculum tapi ketika saya Tanya apakah sekolah tersebut RSBI / SBI, lalu mereka menjawab,we are national plus school. Timbul lagikan pertanyaan? Bagaimana pulak bentuk national plus school itu.

            Permasalahan kelima, kastanisasi pendidikan semakin kontras kelihatan. Bukankah dalam pembukaan UUD 1945 dijelaskan bahwa pemerintah menyelenggarakan pendidikan nasioanal, bukan internasional. Kalau begitu bukankah anak-anak kita sekarang sama aja dengan anak-anak zaman Kolonial dulu? Hanya anak priyai yang bisa menikmati pendidikan berkualitas. Anak-anak pribumi yang mempunyai keunggulan namun karena keterbatasan dana harus mengernyitkan dahi untuk menikmati pendidikan berkualitas. Jika wakil Mendiknas Fasli Jalal mengatakan bahwa anak kurang mampu boleh sekolah di RSBI, lalu kenapa bapak tidak mengatakan anak kurang mampu bisa sekolah di RSBI. Antara boleh dan bisa. Cukup rasional. Lalu bagaimana dengan pasal kelima Pancasila yang tiap senin selalu didengungkan setiap siswa diseluruhIndonesia?

            Permaslahan Keenam, Pemerintah Indonesia melalui Kementrian Pendidikan Nasional dalam Permendiknas no 78 tahun 2009 mengatakan bahwa SBI sebagai satuan pendidikan yang diselenggrakan dengan  menggunakan Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan standar salah satu Negara Anggota OECD dan atau Negara maju lainnya (X), yang dirumuskan :

SNP + X

Tidak ada definisi yang jelas tentang X diatas. Apakah itu standard pendidikan internasional seperti Cambridge, ICGSE, TOEFL/TOEIC, ISO, International Baccalaureate (IB), Australian Curriculum, atau masih ada yang lain yang belum saya sebutkan?

            Permasalahan ketujuh,, (setelah 2 hari tulisan ini terbengkalai) saya melihat tadi ada sekolah X dan  onal atau berstandar internasional? Atau jangan-jangan bertarif internasional?

            Permasalahan kedelapan adalah masalah bahasa pengantar. Saya tidak mempermasalahkan bahasa pengantar yang digunakan dalam kelas itu apakah bahasa inggris,Zimbabwe,Tajikistan, atau bahasa batak. Namun yang jadi masalah adalah apakah dengan kemampuan TOEFL lebih diatas 500 seorang guru dikatakan layak mengajar di kelas internasional? Ataukah kompetensi seorang guru yang memenuhi indicator internasional itu sendiri dalam hal pedagogiknya? Jika banyak pakar pendidikan yang menyoroti bagaimana bisa bahasa inggris menjadi pengantar karena mayoritas penduduk bangsa ini tidak fasih berbahasa inggris, lalu saya berkata bahwa pakar pendidikan seperti ini mempunyai sedikit keterbelakangan mental. Bukan disitu masalahnya. Tapi pokok permasalahannya adalah kemampuan pedagogic gurunya, apakah selaras dengan nilai TOEFL nya. Jika tidak, mungkin perlu dibuat rumusan guru berstandar internasional yang layak mengajar.

            Permasalahan kesembilan, salah satu konsep RSBI adalah mengacu kepada Negara-negara OECD salah satunya termasuk jepang. Apalagi dengan keinginan untuk mendapatkan akreditasi dari badan khusus di Jepang tentang  status keinternasioanalan RSBI tersebut mendapat tanggapan yang sangat kritis karena tidak ada Badan Akreditasi Sekolah di Jepang atau lembaga akreditasi-akrediatasian di level pendidikan dasar dan menengah, sebagaimana yg dikehendaki oleh pengelola RSBI. Pun tidak ada kurikulum universitas semacam Cambridgeyang bisa diadopsi dan dibeli hak patennya lalu lulusan RSBI diakui setara dengan lulusan-lulusan sekolah yang menerapkan sistem Cambridge(Blog Murni Ramli). Sepertinya ada sebuah konsep yang inferiornya sengaja didesain wah lalu tidak dengan isinya. Pemerintah sepertinya mendengungkan OECD ini agar masyarakat semakin percaya akan kualitas sebuah RSBI ini, namun ketika ditelaah salah satu negaranya seperti Jepang, sudah kelihatan betapa sembrononya konsep ini.

             Permasalahan kesepuluh, sedikit menyudutkan memang, namun kenyataan tersebut benar adanya. Saya yang sudah pernah mengajar di 3 sekolah RSBI berbeda di kotamedankhususnya di kelas internasional, menemukan bahwa minat belajar siswa sangatlah kurang. Hal tersebut memang adalah tugas seorang guru sebagai afirmator. Namun kalau ditelaah kulitnya sediki, maka alasan yang paling rasional adalah siswa-siswi tersebut berasal dari keluarga yang kaya raya dan tidak peduli dengan sekolahnya. Dan kelihatannya pihak sekolah juga memanjakan mereka dengan tidak memberikan beban pelajaran yang berlebihan, pun dengan nilai di rapor yang lumayan tinggi. Dari segi ini, saya kiranya kurang setuju jika salah satu syarat RSBI itu mempunyai nilai rata-rata UN 7,0 karena semua sekolah juga bisa melakukan itu.

            Sebenarnya masih banyak pokok permasalahan yang muncul dari program Depdikbud yang begitu superior ini. Jika mungkin hanya dengan rumusan 10 masalah, saya merasa masih kurang,  Karena masih sangat banyak hal yang belum saya utarakan disini.  Namun 10 permasa-

lahan ini bisa menjadikan rumusan dasar untuk formulasi selanjutnya.

 

 

III. KESIMPULAN

            Rintisan Sekolah Berstandar Internasional bukanlah solusi yang tepat untuk menjawab dekadensi pendidikan kita dewasa ini. Wakil Mendikbud Faisal Jalal mengatakan bahwa belum ada sekolah RSBI yang berhasil menjadi SBI. Saya tidak berani mengatakan bahwa RSBI adalah program gagal, namun seyogyanya sudah seharusnya kita memutar kepala.

Penduduk bangsa ini yang tersebar dari sabang hingga merauke butuh pemerataan, bukan obtrusi di berbagai kota. Jika obtrusi ini terus dinaikkan ke permukaan, lalu dimana konsep DEMOKRASI yang selalu didendangkan oleh para aktifis pendidikan selama ini?

            UUD 1945, pasal kelima Pancasila sudah cukuplah untuk mewakili betapa anak-anak bangsa di pedalaman butuh pendidikanyang berkualitas. Ini lah tugas kita para pemerhati pendidikan. Saya disini tidaklah mau mengkambinghitamkan departemen yang berkaitan. Namun alangkah baiknya, kita para generasi muda ini mulai memperhatikan masalah pendidikan yang sebenarnya membutuhkan dukungan kita.

 

Image

Pemerataan pendidikan adalah harga mati

 

 

 

 

About rahmatnawisiregar

tidak ada sesuatu yang spesial dalam diri ini. masih begitu banyak hal yang perlu saya pelajari. menempatkan diri dalam kondisi kritis, keluar dari zona kenyamanan yang ada, dan yakin bahwa semesta akan mendukung
This entry was posted in pendidikan. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s